Salam Tahniah, Selamat Merayakan Hari Jadi Ke-20 Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai daerah pemekaran baru, punya semangat dan harapan baru untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat tempatan menjadi negeri yang cemerlang dan terbilang. Insyaallah.***

Pemerintah Ubah Paradigma Birokrasi Pelaksanaan Berusaha

Mengubah mental aparat dari penguasa birokrat menjadi pelayan masyarakat.

Mengubah mental aparat dari penguasa birokrat menjadi pelayan masyarakat.

M Iqbal Fikri

Kamis, 29 Maret 2018

Jakarta - serantauriau.news - Pemerintah terus berusaha mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017.

Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya “Penguasa dan Birokrat” menjadi “Pelayan Masyarakat”.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ada empat hal penting yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kedua, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai front line. Ketiga, adanya standar perizinan. Keempat, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

"Seperti diketahui, konsumsi merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sayangnya, konsumsi masyarakat terus menurun. Sementara kontribusi investasi terhadap PDB terus meningkat," papar Presiden RI Joko Widodo saat Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2018, Rabu (28/3/2018), di Jakarta.

Jokowi menerangkan bahwa investasi dan ekspor merupakan komponen paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah daerah harus berani mereformasi perizinan untuk memperbaiki iklim investasi.

"Saya titip, jangan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat dunia usaha dan membebani investor. Regulasi yang tumpang tindih akan menjerat kita sendiri," tegas Jokowi.

Senada dengan Presiden, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga turut menyampaikan harapannya kepada seluruh pejabat daerah. "Jika kita ingin menjadi pilihan, maka kita harus berikan kemudahan. Kemudian, apapun peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, tidak akan ada artinya tanpa dukungan pelaksanaan dari pemerintah daerah," kata Wapres. (MIF)