Media Online serantauriau.news mengucapkan selamat melaksanakan rukun Islam kelima kepada Jamaah Calon Haji (JCH) Indonesia musim haji1440 Hijriah. Selamat memenuhi panggilan Allah SWT dan Ibrahim AS, senoga dilancarkan semua rangkaian ibadah, tetap sehat dan mendapatkan haji mabrur dan mabrurah. Aamiin Yra.***

Komisi II DPR RI Bersama KPU dan Bawaslu Bahas Rancangan PKPU

Komisi II DPR RI ketika Rapat Dengar Pendapat dengan KPU dan Bawaslu bahas Rancangan PKPU. (Foto: Dok Jayadi)

Komisi II DPR RI ketika Rapat Dengar Pendapat dengan KPU dan Bawaslu bahas Rancangan PKPU. (Foto: Dok Jayadi)

M Iqbal Fikri

Selasa, 03 April 2018

Jakarta - serantauriau.news - DPR RI melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan KPU dan Bawaslu membahas Rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang harus segera diputuskan. Adapun PKPU yang dibahas, yaitu Kampanye Pemilihan Umum, Dana Kampanye Pemilihan Umum serta Penataan Daerah Pemilihan. Rapat dipimpin Ketua Komisi II Zainudin Amali.

Dalam pembukaan rapat tersebut ia menuturkan “Ada tiga PKPU, namun yang akan dibahas pertama tentang penataan dapil terlebih dahulu. Karena ini sudah dibahas minggu lalu, tapi banyak direspon dari Anggota Komisi II sehingga KPU diberi kesempatan untuk menyesuaikan PKPU penataan dapil dengan usulan Komisi II,” ungkapnya  di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Menurut dia, Komisi II memang telah mengagendakan dua hari untuk menggelar RDP dengan KPU dan Bawaslu. Sementara perihal PKPU soal narapidana yang tidak dapat mencalonkan diri dan dinilai berpotensi akan bertentangan dengan UU Pemilu, kata Zainudin tidak akan terjadi.

“Saya kira KPU dan Bawaslu pasti mendasarkan semua aturan. Tidak mungkin mereka akan mau mengeluarkan aturan bertentangan dengan UU,” jelasnya seraya mengatakan soal kondisi di lapangan yang tidak terakomodir, menurutnya, sebaiknya diusulkan pada saat dilakukan revisi bukan diubah di tengah jalan. 

Dalam kesempatan tersebut,  Anggota Komisi II DPR Sirmadji sebagaimana disarikan dari dpr.go.id mengatakan penataan dapil sangat penting dilakukan, agar cita-cita pemerintah melakukan pembangunan dari daerah pinggir dapat terwujud.(MIF)