Salam Tahniah Hari Guru kepada para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Sesungguhnya jasa guru tak berbilang karena tak memang tak terbilang. Tanpamu aku bukan siapa-siapa. ***

FGD Pembahasan DBH Diikuti Sekdakab Kuansing

FGD membahas banyak hal tentang isu sekitar DBH yang diikuti Sekdaprov Riau dan Sekda Kab/Kota se-Riau di Batam. (Foto: Dok Humas Pemkab Kuansing)

FGD membahas banyak hal tentang isu sekitar DBH yang diikuti Sekdaprov Riau dan Sekda Kab/Kota se-Riau di Batam. (Foto: Dok Humas Pemkab Kuansing)

Irwan S Benai

Selasa, 10 April 2018

Batam - serantauriau.news - Plh Sekdakab Kuantan Singingi Dr Agus Mandar SSos MSi menghadiri Diskusi Kelompok Terfokus atau Forum Group Discussion (FGD) pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH).

Plh Sekdakab Kuansing hadir bersama Sekdakab/Sekdako seluruh Riau, dipimpin Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi yang juga hadir dalam acara.

FGD dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ini digelar di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018). FGD dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif, baik Migas dan mineral batubara.

Turut hadir dari Ditjen Perimbangan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perekonomian yang membahas estimasi DBH 2018. 

Dikatakan Agus Mandar, dalam forum ini dibahas tentang penyaluran DBH sektor industri ekstraktif. Yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. 

Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang telah dilaksanakan di 51 negara. Termasuk Indonesia.

"Dari hasil FGD, ElTl terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah. Khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam, bagi kesejahteraan masyarakat," jelas Agus Mandar.

"Informasinya, untuk DBH sedang dalam pembahasan di Kementerian Keuangan RI. Akan kembali diadakan pertemuan khusus antara pusat dan daerah penghasil. Kita masih dalam tahap menunggu informasi dari Bapenda serta BPKAD Riau," terangnya.

Ia menambahkan, ada beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak. Antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, isu mengenai kurang bayar serta lebih bayar.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima. "Sehingga mengganggu perencanaan anggaran pemerintah daerah," ungkapnya. (ISB)