serantauriau.news mengucapkan Tahniah Hari Jadi Ke-237 Pekanbaru yang berkembang pesat dari Dusun Payung Sekaki menjadi Senapelan sebagai cikal bakal Kota Pekanbaru, Ibukota Provinsi Riau, 23 Juni 2021.***

 

Dianggap Cacat Aturan, Pembangunan Jembatan Lubukjambi Belum Boleh Dikerjakan

Azizul Bahra dan Mardianto Manan. (Foto: Ist)

Azizul Bahra dan Mardianto Manan. (Foto: Ist)

Irwan S Benai

Kamis, 21 April 0208

Telukkuantan - serantatauriau.news - Sangat disayangkan, pembangunan Jembatan Lubukjambi, Kecamatan Kuantan Mudik sudah mulai dikerjakan, padahal ganti ruginya masih ada yang belum diselesaikan. Seharusnya pekerjaan pembangun jembatan ini belum boleh dikerjakan sampai semua gantirugi tuntas.

Demikian dikatakan Pengamat Tata Kota Provinsi Riau yang juga Pemerhati Perairan Sungai Kuantan, Mardianto Manan MT kepada wartawan. "Pekerjaan Jembatan Lubukjambi itu tidak sesuai aturan itu," kata Mardianto.

Dikatakan, seharusnya belum boleh bekerja selama semua yang menyangkut urusan terkait pembangunan Jembatan Lubukjambi ini selesai. Tapi saat ini sudah dikerjakan.

"Ini sudah menyalahi, masih ada persoalan gantirugi pemilik lahan yang belum diselesaikan, dan perkara masih di Kejaksaan terkait persoalan gantiruginya, namun sudah mulai dikerjakan," jelasnya.

Menurut Mardianto, secara teori seharusnya persoalan sudah selesai baru bisa dibangun atau dikerjakan. "Kita takutnya nanti setelah  bangunan jembatan sudah, jembatan tidak bisa digunakan, Karena masih ada lahan yang belum dituntaskan," pungkasnya.

Ditambahkan Mardianto, yang merupakan putra kelahiran Pangean, memang dana pembangunan jembatan ini merupakan dana dari pemerintah pusat melalui dana APBN, namun terkait dana pembebasan diserahkan ke pemerintah daerah secara utuh.

"Sama-sama kita ketahui dana pembangunan jembatan ini sudah standby semenjak beberapa tahun lalu, namun kendala terjadi di pembebasan lahan. Makanya jatah pembangunan dipindahkan oleh pemerintah pusat ke tempat lain, dan sekarang masih mengalami kendala lagi," tutup Mardianto.

Di tempat terpisah, Azizul Bahra SE, tokoh muda Kuansing  mengatakan hal yang tidak jauh berbeda. Menurut dia, hal ini tidak benar dan malah terkesan dipaksakan oleh pihak pelaksana pembangunan Jembatan Lubukjambi.

"Jangan ada kegiatan dulu sebelum seluruh proses yang ada dalam aturan sebuah pengerjaan terkait pembangunan Jembatan Lubukjambi terselesaikan. Ini merupakan cacat aturan dan sudah merupakan suatu pelanggaran penyelenggaraan pembangunan dengan dasar yang sudah tentu salah," tegas Azizul.

Jika tetap dilaksanakan, tambah putra Simandolak yang juga Juru Bicara LAM Riau itu, masyarakat dan penegak hukum berhak melakukan pemberhentian aktivitas proses pembangunan jembatan.

"Sudah jelas salah, tidak bisa dibenarkanlah kegiatan mereka ini. Kejaksaan masih memproses, seharusnya jangan dilakukan apapun kegiatannya terkait pembangunannya," tegas Azizul Bahra. (ISB/RLS)