Selamat Idulfitri 1 Syawal 1441 Hijriyah./ 24 Mei 2020 Masehi. Selamat merayakan hari kemenangan dan kembali kepada insan yang fitri, hasil tempaan bulan suci Ramadan. Minal Aidin Walfaizin, Maaf Lahir dan Batin.***

Ratusan KK di Inhu Dapat Bantuan Rehap Rumah Layak Huni

Beginilah tipe rumah bantuan layak huni, yanh setidak-tidaknya memenuhi 7 kriteria. Jumlah penerima tahun ini meningkat di Inhu. (Foto: Edi Kasturi)

Beginilah tipe rumah bantuan layak huni, yanh setidak-tidaknya memenuhi 7 kriteria. Jumlah penerima tahun ini meningkat di Inhu. (Foto: Edi Kasturi)

Edi Kasturi

Senin, 28 Mei 2018

Rengat - serantauriau.news - Ratusan Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di mana pada tahun 2018 ini tercatat sebanyak 272 KK sebagai penerima program bantuan rehab rumah layak huni.

Kegiatan tersebut merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Bahkan dalam pelaksanaanya, BSPS di Kabupaten Inhu sudah berjalan yang diawali dengan melengkapi administrasi bagi calon penerima.

Sesuai rencana dalam waktu dekat ini sudah memasuki tahap pengerjaan. “Sebanyak 272 penerima BSPS merupakan penerima bantuan untuk stimulan rumah rusak berat dengan anggaran Rp 15 juta per unit. Bantuan ini diberikan dalam bentuk bahan bangunan, sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun rumahnya,” ujar Kasi Rehabilitasi pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Asmal, Senin (28/5/2018).

Menurut dia, jumlah penerima program BSPS tahun 2018 ini meningkat dibanding tahun 2017 lalu yang hanya 214 KK. Penerima bantuan program ini sifatnya melalui pengusulan yang selanjutnya ditentukan oleh Kementerian PUPR. Sedangkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkim sifatnya hanya pembinaan dan pengawasan.

Program BSPS itu sendiri dimaksudkan  untuk membenahi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kondisinya kurang layak huni. “Ada ketentuan yang harus dipenuhui oleh masyarakat sebagai penerima program BSPS,” sebutnya.

Setidaknya ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang menerima BSPS di antaranya, ketidaklayakan rumah yakni luas lantai kurang dari 72 m2, atap rumah terbuat dari daun atau lainnya, dinding rumah terbuat dari bambu atau jenis lainnya, lantai tanah, tidak mempunyai akses ke sanitasi yang layak, sumber penerangan bukan listrik dan tidak ada akses air minum yang layak.

Namun demikian masyarakat calon penerima bantuan harus sebagai WNI yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan) dan tidak dalam w33. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni serta syarat pendukung lainnya.(EDI)