Salam Tahniah, Selamat Merayakan Hari Jadi Ke-20 Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai daerah pemekaran baru, punya semangat dan harapan baru untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat tempatan menjadi negeri yang cemerlang dan terbilang. Insyaallah.***

Keterlaluan, Dari 2017 Pemerintah Pusat Tidak Cairkan Dana Tunda Salur Riau

Indra Putra Yana, Kepala Badan Pendapatan Daerah Riau. (Foto: Dok SRN)

Indra Putra Yana, Kepala Badan Pendapatan Daerah Riau. (Foto: Dok SRN)

Ayu Kurniasih

Selasa, 14 Agustus 2018

Pekanbaru - serantauriau.news - Peraturan Presiden soal penyaluran Dana Bagi Hasil DBH membuat Pemerintah Provinsi Riau bingung,  Pasalnya apa yang ditarget pemerintah daerah dengan yang dikeluarkan Perpres silisih angkanya cukup jauh.

Kondisi ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Indra Putra Yana kepada wartawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/8/2018).

"Contohnya jika dianggarkan Rp1 triliun yang keluar Perpres hanya Rp800 miliar, Bahkan dari Rp800 miliar itu tidak semua bisa dicairkan," katanya. Kondisi itu terjadi, lanjut Indra, karena komponen dana perimbangan ini menggunakan pola 20-20-30-30 yang disalurkan per triwulan.

"Untuk triwulan I jumlahnya 20 persen, triwulan II 20 persen dan triwulan III 30 persen masih aman. Sedangkan triwulan 4 pemerintah pusat punya kebijakan tidaknya menyalurkan ke daerah. Artinya Riau tidak menerima DBH sebanyak 30 persen. Keterlaluanlah Pemerintah Pusat ini.

Menurut Kepala Bapenda Riau, DBH ini dibagi beberapa komponen, ada dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Karena Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (AYU)