Salam Tahniah atas Pengukuhan Majelis dan Pengurus FKPMR oleh Presiden Penyair Indonesia Datuk Seri Sutardji Calzoum Bachri, di Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Ahad (10/11/2019). Semoga FKPMR, yang dinakhodai DR Drh H Chaidir MM, berjaya mengarungi samudera lepas, mengangkat batang terendam dan menjulang marwah negeri sampai kepada tujuan menyejahterakan Masyarakat Melayu Riau. Berkarya Majukan Negeri. Aamiin Yra.***

Merosot Rp2 Triliun, APBD Riau 2019 Diperkirakan Hanya Rp8 Triliun

Pemprov Riau menghadapi dilema dalam penyusunan APBD 2019 yang turun lebih dari Rp2 triliun, disebabkan dana perimbangan tak dibayar penuh, pengucuran oleh Pemerintah Pusat, tak pula tepat waktu. (Foto: Dok SRN)

Pemprov Riau menghadapi dilema dalam penyusunan APBD 2019 yang turun lebih dari Rp2 triliun, disebabkan dana perimbangan tak dibayar penuh, pengucuran oleh Pemerintah Pusat, tak pula tepat waktu. (Foto: Dok SRN)

Ayu Kurniasih

Senin, 27 Agustus 2018

Pekanbaru - serantauriau.news - Pemerintah Provinsi Riau memperkirakan APBD Riau 2019 hanya sekitar Rp8 triliun. Angka ini turun sekitar Rp2 triliun lebih jika dibandingkan dengan APBD Riau 2018 yakni Rp10 triliun lebih.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada wartawan. Dikatakannya, pihaknya sedang menyusun APBD murni 2019 itu kan patokannya pada kemampuan anggaran. Jadi paling segitulah kemampuannya.

"Jika dana transfer pusat bisa disalurkan tahun ini, maka ada cadangan dana untuk menutup devisit anggaran," katanya akhir pekan lalu.

Akibat tunda salur ini oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Riau tidak berani pasang target tinggi sebab akan berdampak pada likuiditas.

"Begitu kalau kita mengacu pada dana perimbangan yang belum ditransfer pusat," tambahnya.

Selanjutnya, di sisi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Pemprov Riau tidak pasang target yang muluk-muluk. Artinya masih stabil dengan kemampuan potensi penerimaan yang sudah ada.

"Sebab jika dipaksakan tinggi, sementara potensinya tak ada, malah akan membuat target PAD semakin sulit untuk dicapai," ungkap Alumnus Fekon Unri ini.

"Memang yang turun drastis itu adalah dana perimbangan. Apalagi soal penganggarannya berpatokan pada skema 70 persen dan 30 persen, kan menyulitkan penganggaran daerah," tukasnya. (AYU)