DPR Harus Komit Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.   ***  Lewati Proses Panjang Berliku, Akhirnya  Empat PAW Anggota DPRD Pekanbaru Dilantik.  ***  Tujuh Proyek Multi Years yang 2018 Batal, Jadi Kegiatan Reguler 2019. ***

 

 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Kunjungan  Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/10/2018). (Foto: Jayadi/Man)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/10/2018). (Foto: Jayadi/Man)

DPR Tegaskan Komitmennya Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina



Ayu Kurniasih

Kamis, 18 Oktober 2018

Jakarta - serantauriau.news - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, DPR RI tetap komiten mendukung penuh Kemerdekaan Palestina dan berada satu penderitaan dengan rakyat Palestina.

Karena itu DPR RI mengajukan nota protes dan sekaligus mengecam tindakan Australia untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerussalem.

Dinyatakan Bamsoet& DPR RI memberikan dukungan penuh dan terus berada dalam satu penderitaan dengan rakyat Palestina. Mereka juga mengecam tindakan Australia, dan meminta Australia mempertimbangkan kembali pemindahan Kedutaan Besarnya, karena itu merupakan bentuk pengakuan.

"Tidak hanya melanggar hukum Internasional, tapi juga berpotensi mengganggu perdamaian dunia yang kita jaga bersama,” tegas Bambang Soesatyo usai menerima Kunjungan  Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I, Satya Widya Yudha menambahkan bahwa pihaknya akan menggunakan jalur Parlemen, seperti menggelar pertemuan Pimpinan DPR dengan Pimpinan Parlemen Australia untuk membatalkan rencananya memindahkan Kedutaan besarnya ke Jerussalem.

“Kami memahami dinamika politik yang berkembang di Australia mendekati pemilu, tapi hal itu jangan dijadikan komoditas untuk mendapatkan suara dalam internal Pemerintahan Australia, karena akan mengganggu stabilias regional dan hubungan bilateral khususnya Indonesia dan Australia,” ujar Satya.

Dijelaskannya juga banyak mekanisme yang bisa disampaikan DPR untuk mengutarakan hal tersebut kepada Australia, selain menggelar pertemuan antar Ketua Parlemen, yakni melalui Interpaliamentary. Pada kesempatan itu pihaknya akan menyampaikan secara resmi. Bahkan Komisi I DPR bisa menyampaikannya ke Kedutaan Besar Australia yang ada di Indonesia.

“Kami berharap pemerintah Australia mau menerima pendapat Indonesia, dan membatalkan rencana pemindahaan Kedubesnya,” paparnya, sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id. (Ayu/mp)