DPR Harus Komit Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.   ***  Lewati Proses Panjang Berliku, Akhirnya  Empat PAW Anggota DPRD Pekanbaru Dilantik.  ***  Tujuh Proyek Multi Years yang 2018 Batal, Jadi Kegiatan Reguler 2019. ***

 

 

Untuk kedua kalinya, Rapat Paripurna pengesahan Perda tentang Tata Tertib DPRD batal, karena sulitnya kehadiran anggota dewan. (Foto: MCR)

Untuk kedua kalinya, Rapat Paripurna pengesahan Perda tentang Tata Tertib DPRD batal, karena sulitnya kehadiran anggota dewan. (Foto: MCR)

Perda Tatib DPRD Riau Batal Disahkan



Serantau Riau

Rabu, 07 November 2018

Pekanbaru - serantauriau.news - Untuk yang kedua kalinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau batal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Paripurna pengesahan yang dijadwalkan Senin (5/11/2018) sekira  pukul 11.00 wib batal terlaksana karena kehadiran Anggota Dewan tidak korum.

Hal ini diakui Ketua DPRD Riau Septina Primawati saat dikonfirmasi perihal tersebut.  Menurut dia, Paripurna yang sedianya beragendakan penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap Peraturan DPRD Provinsi Riau tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau sekaligus  Persetujuan Dewan batal, kehadiran tidak mencapai 50+1 dari 65 Anggota Dewan Riau.

"Yah mudah-mudahan nanti setelah penundaan, kawan-kawan akan banyak yang hadir. Sehingga Perda Tatib ini dapat disahkan, karena kawan-kawan juga tahu kalau Perda ini sangat penting keberadaannya bagi anggota dewan itu sendiri," sebutnya sembari mengakui kalau masa-masa sekarang merupakan masa sibuk juga bagi anggota dewan.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, DPRD Riau menggodok Tatib baru berdasarkan aturan baru sesuai PP nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan Tatib terkait tugas dan fungsi anggota dewan.  Ini dalam penguatan peran dari lembaga dewan. 

Misalnya, setelah evaluasi APBD, pembahasan Badan Anggaran (Banggar) harus dengan kepala daerah, tidak hanya dengan TAPD karena DPRD dan gubernur adalah mitra sejajar. Pembahasan produk hukum DPRD lebih dipersingkat dan tidak harus melewati pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, tapi langsung dibentuk Pansus. 

Kalau untuk pembuatan Perda, tetap mekanismenya harus melewati pandangan fraksi. Sedangkan masa kerja Ranperda paling lama satu tahun. Remudian hari kerja anggota dewan akan diatur, tidak hanya pada hari kerja kalender, tapi di hari libur dewan juga bisa melakukan rapat-rapat, Banggar atau Banmus. (MCR/Ch)