DPR Harus Komit Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.   ***  Lewati Proses Panjang Berliku, Akhirnya  Empat PAW Anggota DPRD Pekanbaru Dilantik.  ***  Tujuh Proyek Multi Years yang 2018 Batal, Jadi Kegiatan Reguler 2019. ***

 

 

Tim Banggar mendatangi Kementerian Keuangan, disambut dengan baik, bahkan DBH Riau pun bertambah. (Foto: Ilustrasi MCR)

Tim Banggar mendatangi Kementerian Keuangan, disambut dengan baik, bahkan DBH Riau pun bertambah. (Foto: Ilustrasi MCR)

Kunjungan Banggar ke Kemenkeu, Pendapatan Riau Jadi Bertambah



Serantau Riau

Rabu, 07 November 2018

 

Pekanbaru - serantauriau.news - Tim Banggar dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman, menindak lanjuti rapat Banggar Senin (6/11/2018) dengan mendatangi Kemenkeu untuk membahas dan melobi ke Kemenkeu, membuahkan hasil.  

Perubahan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima Riau mengalami kenaikan, yang berdampak pada pendapatan 2019.

"Alhamdulilah, kami dilayani dengan sangat baik oleh jajaran Ditjen Perimbangan Kemenkeu. Kasubdit Ardimansyah beserta jajaran sangat sabar mendengar curhatan masalah keuangan Riau," kata politisi Demokrat ini.

DPRD Riau mendatangi Kemenkeu sebagai tindak lanjut menjemput peluang tambahan Pendapatan bersumber dari Dana Bagi hasi (DBH)l, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah.

"Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam mencapai kesepakatan-kesepakatan yang menggembirakan," katanya lagi.

Kesepakatan berawal dari kemampuan keuangan yang disampaikan semula kepada Banggar untuk pendapatan bersumber dari DBH Pajak yang berasal dari PPn, PPh Cukai Tembakau dan lain-lain sebesar Rp 942.991.036 di dalam alokasi pada situs Kemenkeu terdapat DBH dari pajak yg bersumber dari PPn, PPh Cukai tembakau dan lain-lain, dalam pembahasan ini dapat  kita sepakati naik menjadi Rp944.244.217.000,-.

Kemudian untuk DBH dari hasil alam Riau semula hanya Rp753.446.237.000,-, Banggar minta agar dapat disesuaikan dengan asumsi USD 70/barrel dan kurs USD1-nya sebesar Rp15.000,- sehingga dalam pembahasan tersebut disepakati menjadi Rp1.354.002.572.000,- bertambah Rp600.556.335.000,-.  Pada Dana Alokasi Khusus juga berubah naik dari Rp1.533.482.890.000,- menjadi Rp1.863.041.338.000,-  bertambah Rp 329.558.448.000,-.

Total kenaikan dari pendapatan yang telah ditetapkan naik Rp1 triliun lebih menjadi Rp5.719.715.049.000,-.

Hal ini dimungkinkan dengan argumentasi harga minyak dunia dan kurs dollar yang naik walaupun belum ada Perpresnya.

"Alhamdulillah disepakati. Itu capaian yang didapat dalam Tim Banggar kali ini," kata Noviwaldy.

Menurut legislator Dapil Kota Pekanbaru ini, tak lepas dari itu, untuk hak atas Riau yang diributkan dengan data simpang siur itu juga membuahkan hasil yang menggembirakan.

Semula Triwulan III, kata dia sudah ditransfer Rp387.296.596.328,-, mudah-mudahan pekan ini Kemenkeu akan tambah Rp41 miliar lagi.

"Alhamdulillah, syukur kita, Kementerian berkenan mengabulkan permintaan kita. Bahkan oleh karena kami bersyukur dengan berbaik hati akan ditambah lagi bulan ini sebanyak Rp158 miliiar lagi oleh Kemenkeu," kata Moh Arpah, legislator lainya dalam Tim Banggar.

Menurut Anggota Banggar DPRD Riau yang lain, Suhardiman Amby, Banggar datang untuk minta Rp357 miliar lebih itu direalisasikan ke Riau, tapi malah Riau dapat Rp586 miliar. 

"Iya tadi karena teman- teman DPRD yang dipimpin Pak Dedet, minta maka kami akan tambah Rp158 miliar lagi," kata Kasubdit DBH kemenkeu, Ardimansyah di dampingi Irwan Hercules Sitorus Kasi DBH dan Adi Saputra.

Dalam pertemuan, Firdaus berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat melaksanakan kegiatan yang direncanakan akan dirasionalisasi.

Begitu juga menurut Karmila meminta tidak ada tunda bayar tahun ini.

"Saya sangat puas dengan pembahasan kali ini dan saya katakan sukses. Atas nama Rakyat Riau menyampaikan terimakasih kepada Bu Menteri melalui Pak Ardimansyah," kata dia.

Ditambah Karmila, semoga ke depan Riau diperhatikan dan berharap Pemprov Riau mampu menyerap Dana Alokasi Khusus yang untuk 2019 semula Rp1.533.482.890.000 naik sebanyak Rp329.558.448.000 menjadi Rp1.863.041.338.000.

"Jangan lagi DAK ini tak terlaksanakan apalagi setengah jadi tak terserap semua, karena melanjutkannya sekarang menjadi beban APBD sementara dananya d ipusat hangus dan kembali ke kas negara," kata dia. (MCR/Ch)