DPR Harus Komit Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.   ***  Lewati Proses Panjang Berliku, Akhirnya  Empat PAW Anggota DPRD Pekanbaru Dilantik.  ***  Tujuh Proyek Multi Years yang 2018 Batal, Jadi Kegiatan Reguler 2019. ***

 

 

Penulis M Saleh ST adalah Pengamat Pemilu dan Aktivis LSM Pijar Melayu.

Penulis M Saleh ST adalah Pengamat Pemilu dan Aktivis LSM Pijar Melayu.

Pilkada Riau Dalam Data dan Fakta



Serantau Riau

Kamis, 08 November 2018

TELAH LEWAT empat bulan pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau terlaksana. Mulai dari proses awal sosialisasi calon, pendaftaran, kampanye hingga ketika pemungutan dan penghitungan suara  berlangsung bahkan hingga hari ini selesai pemilihan dan menunggu jadwal pelantikan tidak ada suatu kejadian atau kehebohan yang pada pilkada di Provinsi Riau ini. 

Berbeda kondisinya dengan yang kita dengarkan dan saksikan bersama melalui media online atau media cetak dan elektronik di beberapa wilayah lain di Indonesia yang juga melaksanakan pilkada serentak. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Jawa Barat ataupun di Makassar yang hingga hari ini masih ricuh dengan kemenangan kotak kosong.

Mungkin itu yang terlihat di permukaan dalam Pilkada di Porvinsi Riau. Padahal sebenarnya banyak kejadian luar biasa ketika proses pemilihan kepala daerah tersebut berlangsung. Salah satu yang luar biasa menurut saya adalah daftar pemilih tetap atau yang sering kita sebut dengan DPT. Ada tiga titik krusial dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu pencalonan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pemungutan dan penghitungan suara. 

Dalam rentang waktu penyelenggaraan pemilu di Indonedia sejak pemilu pertama dari tahun 1955 hingga tahun 2014. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2014, baik itu pemilu presiden, DPR, gubernur, walikota atau bupati pasti terjadi kekisruhan dalam penyelenggaraannya terkait ketidakakuratan data daftar pemilih tetap. Puncaknya terjadi pada pemilu 2004 silam. Kalau di Provinsi Riau puncaknya justru terjadi pada pemilihan gubernur beberapa waktu yang lalu.

Hal ini terjadi karena minimnya perhatian dari masyarakat, peserta pemilu, pemantau dan serta pengawas pemilu terhadap akurasi data pemilih tersebut.

Contoh kasus yang terjadi ketika pemilihan gubernur yang lalu, ketika tim dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Riau yang merupakan pemantau independen mencoba menginvestigasi di beberapa titik tempat pemungutan suara sedang berlangsung. Banyak masyarakat yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh KPU. Bahkan yang lebih lucunya lagi, seseorang yang menjabat sebagai Ketua RT tidak terdaftar dalam DPT. Di Provinsi Bengkulu juga pernah terjadi, seorang gubernur pernah tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini menandakan seolah-olah penyelenggara pemilu tidak serius atau tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya.

Permasalahan umum yang terjadi dalam proses pemutakhiran data adalah masih terdaftarnya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat untuk memilih (meninggal dunia, pindah, dan lain sebagainya) dan tidak terdaftarnya pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk memilih di dalam daftar pemilih tetap.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 2 Tahun 2017 dan aturan-aturan terdahulu terkait data pemilih bahwa “untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum kemudian terdaftar di dalam daftar pemilih tetap”, artinya daftar pemilih yang dimaksud adalah sesuai dengan daftar pada pemilu yang akan atau sedang diselenggarakan. 

Namun faktanya selalu saja ada hal-hal yang mengakibatkan tidak akuratnya daftar pemilih yang ada. Saya akan mencoba mengurai beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh penyelenggara pemilu terkait tidak bisa akuratnya data tersebut.

Pertama, tidak optimalnya KPU dalam mengelola kinerja jajarannya dikarenakan lemahnya electoral management (sistem perencanaan). Indikatornya adalah minimnya daya dukung anggaran dan tumpang-tindihnya daya dukung dengan agenda pemilu di beberapa daerah, sehingga mengganggu efektivitas pemutakhiran data pemilih dan penyusunan DPT.

Kedua, teknologi informasi (Sidalih) yang ada belum memadai dan belum mampu menjawab kendala yang ada di lapangan. Dan ketiga, rendahnya kapasitas penyelanggara baik itu Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ataupun Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) karena cenderung bersikap pasif dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.

Keempat, kesulitan rekuritmen petugas pemutakhiran dafar pemilih. Hal ini terlihat dari minimnya petugas pemutakhiran daftar pemilih mengakibatkan orang yang melakukan pendataan tidak pernah berganti. Sehingga memunculkan asumsi bahwa data yang dipakai adalah data yang terdahulu. Dan yang terakhir, sosialiasi tentang pemutakhiran data pemilih sangat minim. Sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang kegiatan tersebut.

Inilah beberapa kendala yang mesti diperbaiki oleh penyelenggara pemilu, dan harapannya masyarakat juga harus berperan aktif, sehingga permasalahan klasik seperti ini bisa kita hindari, seminim mungkin bisa kita minimalisir.

Akhir kata, hak pilih warga negara adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sehingga kredibilitas daftar pemilih merupakan faktor utama untuk menentukan kualitas pemilu itu sendiri. Dan juga memiliki korelasi yang kuat dalam elegidibilitas pemilih dalam menentukan hak pilihnya. 

Daftar pemilih yang akurat menjadi salah satu kunci sukses untuk pemilu yang demokratis. Ini akan memberikan pengaruh terhadap terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih. Dan sekaligus akan mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. ***