DPR Harus Komit Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.   ***  Lewati Proses Panjang Berliku, Akhirnya  Empat PAW Anggota DPRD Pekanbaru Dilantik.  ***  Tujuh Proyek Multi Years yang 2018 Batal, Jadi Kegiatan Reguler 2019. ***

 

 

Para kepala daerah rapat bersama Anggota DPRD Riau, guna mematangkan usulan terhadap tindak lanjut Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Riau. (Foto: Hms Setda Kuansing)

Para kepala daerah rapat bersama Anggota DPRD Riau, guna mematangkan usulan terhadap tindak lanjut Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Riau. (Foto: Hms Setda Kuansing)

Bahas Tindak Lanjut RTRW, DPRD Riau Undang Lima Kepala Daerah



Irwan S Benai

Kamis, 08 November 2018

Pekanbaru - serantauriau.news - Tim Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Riau mengundang lima kepala daerah, membahas tindak lanjut RTRW Riau.

Para kepala daerah rapat bersama anggota dewan, guna mematangkan usulan terhadap tindak lanjut Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Riau.

Adapun 5 kepala daerah ini, bupati Kuansing, bupati Pelalawan, bupati Meranti, bupati Inhu dan bupati Inhil. Rapat dipimpin Ketua Gabungan Komisi DPRD Riau Mansur, didampingi Sekretaris Gabungan Komisi Suhardiman Amby dan sejumlah anggota, Asri Auzar dan Hazmi Setiadi.

Bupati Kuansing H Mursini, dalam rapat tersebut menyampaikan, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau 2018-2038, Kabupaten Kuansing usul untuk melepas kawasan melalui jalur tanah objek reforma agraria.

"Ada dua jenis usulan yang disampaikan Pemkab Kuansing. Yakni rincian untuk kawasan hutan lindung seluas 735,63 ha, kawasan HPT seluas 6.539,66 ha, HP seluas 410,22 ha dan kawasan HPK seluas 34.774,07 ha," terangnya.

Usulan tambahan, kata Mursini, kawasan hutan lindung seluas 200,74 ha, kawasan HPT seluas 9.841,29 ha, kawasan HP seluas 1.898,74 ha dan kawasan HPK seluas 25.722,54 ha. (ISB)