Media Online serantauriau.news mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Minal Aidin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali kepada fitrah yang dirahmati dan diampuni dosa-dosanya, dilipatgandakan pahalanya, dan menjadi insan yang taqwa.***

Politik Bebas Aktif Indonesia Harus Bantu Etnis Uighur di Tiongkok

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. (Foto:Dok/rni)

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. (Foto:Dok/rni)

Serantau Riau

Jumat, 28 Desember 2018

 

Jakarta - serantauriau.news - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Indonesia berperan aktif dalam membantu etnis Uighur di Tiongkok keluar dari problem pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Menurut dia, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sehingga tidak boleh dibayang-bayangi oleh negara lain.

“Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain," ujarnya kepada Parlementaria, Jumat.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini menjelaskan, konstitusi negara menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karenanya, sikap politik luar negeri Indonesia tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya.

“Pada konteks kasus Uighur, kita harus bersikap secara tegas. Hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional," tegasnya.

Legislator dapil Kalimantan Selatan ini berharap Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uighur terbebas dari pelanggaran HAM.

“Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama,” tandasnya. (eko/sf)