Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita memasuki tahun baru Syamsyiah, 1 Januari 2019 Masehi. Kesempatan baik ini harus diisi dengan lebih bermakna, lebih bermarwah. Ayo kita isi lembaran baru dengan suasana baru dan semangat baru untuk mendapatkan harapan baru di tahun baru 2019. Berkarya Ekonomi Maju. Insyaallah.***

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. (Foto:Dok/rni)

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. (Foto:Dok/rni)

Politik Bebas Aktif Indonesia Harus Bantu Etnis Uighur di Tiongkok



Serantau Riau

Jumat, 28 Desember 2018

 

Jakarta - serantauriau.news - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Indonesia berperan aktif dalam membantu etnis Uighur di Tiongkok keluar dari problem pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Menurut dia, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sehingga tidak boleh dibayang-bayangi oleh negara lain.

“Jika pemerintah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran banyaknya investasi China di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita tidak merdeka lagi. Kondisi kita tertekan atau tidak bebas lantaran alasan mempertahankan investasi, bisa dikatakan kita dalam kendali negara lain," ujarnya kepada Parlementaria, Jumat.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini menjelaskan, konstitusi negara menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karenanya, sikap politik luar negeri Indonesia tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya.

“Pada konteks kasus Uighur, kita harus bersikap secara tegas. Hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional," tegasnya.

Legislator dapil Kalimantan Selatan ini berharap Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uighur terbebas dari pelanggaran HAM.

“Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama,” tandasnya. (eko/sf)