Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita memasuki tahun baru Syamsyiah, 1 Januari 2019 Masehi. Kesempatan baik ini harus diisi dengan lebih bermakna, lebih bermarwah. Ayo kita isi lembaran baru dengan suasana baru dan semangat baru untuk mendapatkan harapan baru di tahun baru 2019. Berkarya Ekonomi Maju. Insyaallah.***

Pelebaran Jalan Soebrantas atau lintas Pekanbaru-Bangkinang yang sempat tersendat akibat pembebasan lahannya, kini sudah rampung. (Pekanbaru.Go.Id)

Pelebaran Jalan Soebrantas atau lintas Pekanbaru-Bangkinang yang sempat tersendat akibat pembebasan lahannya, kini sudah rampung. (Pekanbaru.Go.Id)

Pelebaran Jalan Soebrantas Ujung Bisa Dilanjutkan



Serantau Riau

Jumat, 11 Januari 2019

Pekanbaru - serantauriau.news - Setelah sempat tertunda, pelebaran Jalan HR Soebrantas ujung atau Jalan Pekanbaru-Bangkinang akhirnya bisa dilanjutkan.

Pelebaran jalan ini sempat tertunda akibat ada warga yang tanahnya tidak mau diganti rugi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun saat ini permasalahan tersebut telah selesai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru Indra Pomi Nasution ST MT mengatakan, permasalahan ganti rugi lahan sepanjang 20 meter tersebut selesai setelah pihak keluarga melakukan mediasi dengan perwakilan Pemko Pekanbaru. 

Dari hasil mediasi tersebut, didapat kesepakatan bahwa masjid yang ada di atas lahan akan dipindahkan ke lokasi lain.

"Dalam rapat mediasi tersebut dihadiri oleh Dinas PUPR, Pertanahan, Polsek, Camat, Satpol PP serta keluarga atau ahli waris masjid Muslimin. Karena ahli waris akhirnya menyetujui bahwa masjid yang ada saat ini akan direlokasi tidak jauh dari lokasi semula," kata Kadis PUPR, seperti dilansir dari laman Pemko Pekanbaru, Jumat (11/1/2019).

Untuk itu, lanjut Indra, dari hasil mediasi tersebut pihaknya akan segera menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Karena pelebaran Jalan Pekanbaru-Bangkinang tersebut adalah program pusat, Pemerintah Kota Pekanbaru hanya bertugas untuk membebaskan lahan saja.

"Sementara untuk pembiayaan dan pengerjaan pembangunan, dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian PUPR," jelasnya. (Kominfo3/RD1)