Media Online serantauriau.news mengucapkan tahniah dan sukses atas pelantikan Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi dan Wakil Gubernur Brigjen TNI  (Purn.) H Edy Natar Nasution oleh Presiden Ir H Joko Widodo di Istana Negara, 20 Februari 2019. Semoga Bumi Melayu Riau Menjadi Lebih Baik. ***

 

Ketua Umum GP Ansor Sinyalir Banyak ASN dan Pejabat BUMN Dukung Pengusung Khilafah

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menjawab wartawan usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).(Foto: Rahmat/Hms)

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menjawab wartawan usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).(Foto: Rahmat/Hms)

Serantau Riau

Sabtu, 12 Januari 2019

Jakarta - serantauriau.news - Selain adanya konsolidasi kelompok radikal terkait dengan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres), Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas mensinyalir adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat teras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk kelompok pengusung khilafah.

“Sudah banyak kelompok  pengusung khilafah yang ingin negara lain selain Indonesia itu masuk di sana, di pejabat-pejabat teras di BUMN sudah banyak. Nah kita sampaikan ke Presiden dan kita minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu,” kata Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawu6an usai bersama jajaran pengurus GP Ansor diterima oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

DitegaskanYaqut, GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah, berkonsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, presiden melawan kelompok-kelompok ini.

Namun diakui Ketua Umum GP Ansor itu, pemerintah terbentur dengan undang-undang. Tidak bisa asal pecat ASN yang terlibat dalam gerakan itu, khilafah itu.

“Memutasi pun ada aturannya karena ada Undang-Undang ASN yang mengaturnya,” ujar Yaqut, seperti dilansir dari laman Setda RI.

Karena itu, lanjut Yaqut, GP Ansor mendorong supaya nanti setelah hiruk-pikuk kontestasi politik ini selesai, pemerintah segera merevisi UU ASN agar memberi ruang gerak yang cukup kepada pemerintah untuk menindak orang-orang atau kelompok seperti ini yang ada di institusi pemerintah. (DID/RAH/ES)