Bapak Demokrasi Bangsa yang Reformis itu telah berpulang ke Rahmatullah, seiring dengan seruan Azan Maghrib, Rabu (11/9/2019) di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Jenazah dikebumikan Kamis (12/9/2019) di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Selamat jalan Prof DR Ing BJ Habibie, semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan husnul khotimah. Kami turut berduka dan Dunia Iptek pun kehilangan ilmuwan terpandang yang akan selalu dikenang. ***

Gubri Rencanakan Bangun Lapak Sementara Untuk Pedagang Tembilahan

Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR RI. (Foto: Parlementaria)

Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR RI. (Foto: Parlementaria)

Serantau Riau

Senin, 26 Agustus 2019

Jakarta - serantauriau.news - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyambut dengan positif niat baik Presiden memindahkan ibukota. Namun, Ia minta Pemerintah secara terbuka menyampaikan roadmap serta anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur ini. 

"Presiden menyampaikan anggaran pemindahan sebesar Rp 466 triliun dan 19 persen menggunakan APBN. Seyogyanya, karena  ada anggaran yg diambil dari APBN pemindahan ibukota ini harus dibahas bersama DPR. Saya berharap pemerintah secara terbuka menyampaikan peta jalan serta berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan," ungkapnya saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). 

Legislator F-Golkar ini juga berharap, pemerintah memperhatikan dampak dari pemindahan ibukota ini. Ia menilai tidak hanya berdampak bagi sebuah kawasan, pembangun ibukota baru tentu berpengaruh bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. 

 

"Bagaimana kesiapan masyarakat di sana, ini harus diperhatikan. Pemindahan ibukota ini juga jangan sampai  menghilangkan kearifan lokal baik budaya maupun identitas orang Kaliamantan sendiri," jelasnya. 

Ferdi juga menyampaikan dampak lainnya dari pemindahan ibukota, yaitu di bidang ekonomi dan politik serta keamanan dan ketahanan. "Dengan adanya pemindahan ibukota ini akan berpengaruh terhadap provinsi lain. Misalnya, orang Aceh ke calon ibukota menjadi lebih jauh tapi bagi orang Papua lebih dekat. Positifnya adalah pertumbuhan ekonominya, nah ini harus diperhatikan," jelasnya. 

Kemudian, di bidang Politik, pemindahan ibukota ini juga akan berdampak pada pemindahan lembaga negara serta partai politik. "Ibukota baru akan memerlukan lahan besar, karena otomatis semua lembaga negara juga ikut pindah. Ini harus diperhatikan secara detail. dan jangan sampai pemindahan ini membawa dampak bagi lingkungan," tukasnya. 

Seperti diketahui, pada hari Senin, (26/8/2019), Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi ibukota baru, yakni Provinsi Kalimantan Timur. Ibukota baru nantinya akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. (rnm/es)