Bapak Demokrasi Bangsa yang Reformis itu telah berpulang ke Rahmatullah, seiring dengan seruan Azan Maghrib, Rabu (11/9/2019) di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Jenazah dikebumikan Kamis (12/9/2019) di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Selamat jalan Prof DR Ing BJ Habibie, semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan husnul khotimah. Kami turut berduka dan Dunia Iptek pun kehilangan ilmuwan terpandang yang akan selalu dikenang. ***

Pembangunan Tol Pekanbaru – Dumai Harus Antisipasi Kerusakan Lingkungan

Jalur tol Pekanbaru-dumai masih menyisakan masalah penataan lingkungan hidup, hutan lindung, dan pelintasan Gajah Sumatera yang memerlukan perhatian serius. (Foto: Dok Pekanbaru.Go.Id)

Jalur tol Pekanbaru-dumai masih menyisakan masalah penataan lingkungan hidup, hutan lindung, dan pelintasan Gajah Sumatera yang memerlukan perhatian serius. (Foto: Dok Pekanbaru.Go.Id)

Serantau Riau

Selasa, 03 September 2019

Pekanbaru - serantauriau.news - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menilai pembangunan infrastruktur fisik menjadi salah satu langkah pemerintah untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Meski demikian, tanpa rumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, pembangunan akan membawa dampak buruk pada kualitas lingkungan hidup. 

Untuk itu, Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan antisipasi terhadap setiap kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur.

“Bahkan dalam pilar pembangunan Indonesia juga telah disebutkan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu poin kunci dalam pembangunan, selain pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan lapangan kerja,” katanya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI meninjau pembangunan Tol Pekanbaru – Dumai, Provinsi Riau, Jumat (30/8/2019).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pelaksanaan pembangunan jalan tol ini harus memperhatikan tata lingkungan, karena jalur ini akan berdampak pada vegetasi dan ekosistem di sekitarnya. Ia menegaskan, ada kewajiban bagi pihak-pihak terkait dalam pembangunan ini yang diatur dalam undang-undang (UU) dan mereka mempunyai komitmen juga untuk menanam kembali.

“Kami harap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengawasi, sejauh mana mereka melaksanakan komitmen ini. Harus diawasi, karena bukan hanya soal vegetasinya saja. Kalau (kawasan) ini menjadi gundul, tentu ini akan bisa mengubah struktur tanah di sekitar jalan tol. Ini juga perlu diperhatikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Andi berharap PT Hutama Karya yang melaksanakan pembangunan jalan tol ini mempunyai data vegetasi yang ada sebelum jalan tol ini dibangun, kemudian ditanam kembali sesuai dengan vegetasi yang ada. Dalam pantauannya, Trans Sumatera ini ternyata melewati wilayah lintasan gajah. Hal  ini harus dipikirkan, karena lintasan Gajah Sumatera ini juga merupakan ekosistem hewan yang sudah langka di Indonesia.

“Kami berharap pihak Hutama Karya yang melakukan pembangunan tol ini melakukan penanaman kembali dan penghijauan dengan vegetasi yang sama (sebelum jalannya dibangun). (Terutama) Vegetasi yang sama dengan habitat Gajah,” pesan legislator dapil Sulawesi Selatan II itu. 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Moreno Soeprapto melihat gagasan secara keseluruhan pembangunan ruas jalan tol ini positif, karena untuk meningkatkan laju perekonomian dan membantu masyarakat dalam hal fasilitas transportasi. Namun ia mengingatkan, pelaksanaanya harus memperhatikan perizinan administrasi, dan lingkungan.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa secara kasat mata masih ada ekosistem Gajah masuk dalam daerah konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilintasi jalur tol Pekanbaru - Dumai. Menurut dia, manfaatnya secara ekonomi berdampak langsung, karena logistik bisa lebih cepat, tapi harus memperhatikan aturan perizinan lainnya.

“Nah ini ada plus minusnya. Kalau dari segi administrasi, perizinan dan tata lingkungan ini sudah sesuai dengan aturan. Kita sangat setuju, karena ini mendorong pembangunan dan ekonomi. Tetapi jalur ini juga harus tetap memperhatikan perizinan dan jalur hijau kawasan hutan lindung dan konservasi. Kita juga harus memastikan dan mencek ulang ke lapangan,” kata legislator dapil Jawa Timur V itu, seperti dilansir dari laman DPR RI. (as/sf)