Bapak Demokrasi Bangsa yang Reformis itu telah berpulang ke Rahmatullah, seiring dengan seruan Azan Maghrib, Rabu (11/9/2019) di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Jenazah dikebumikan Kamis (12/9/2019) di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Selamat jalan Prof DR Ing BJ Habibie, semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan husnul khotimah. Kami turut berduka dan Dunia Iptek pun kehilangan ilmuwan terpandang yang akan selalu dikenang. ***

AMMARA Dukung Langkah Gubri Tertibkan Lahan Ilegal 1,2 Juta Ha

Koordinator Umum AMMARA Asriantoni memberikan keterangan pers, usai menyampaikan petisi di Kantor Gubri, Rabu (4/9/2019). (Foto: Ist)

Koordinator Umum AMMARA Asriantoni memberikan keterangan pers, usai menyampaikan petisi di Kantor Gubri, Rabu (4/9/2019). (Foto: Ist)

Irwan S Benai

Rabu, 04 September 2019

Pekanbaru - serantauriau.news - Aliansi Masyarakat Mahasiswa Riau Menggugat (AMMARA), Rabu (4/9/2019) mendatangi Kantor Gubernur Riau untuk membacakan petisi dan dukungan terkait penertiban lahan bermasalah 1.2 juta Ha di Provinsi Riau.

Koordinator Umum AMMARA Asriantoni mengatakan, lahan 1,2 juta itu bukan lahan yang kecil, tapi ini malah dikuasai oleh hanya sebahagian kecil kelompok yaitu cukong dan korporasi.

"Kita semua tahulah dampak lingkungan dari pengelolaan hutan di Riau ini, yang untung pemilik modal dan korporasi, masyarakat banyak buntung nya aja. Di berita juga sudah sama kita baca, temuan Pansus DPRD Riau. Bahkan kalau kita agak ke depan sedikit, mungkin di kampung-kampung kita juga banyak cukong yang menguasai lahan secara ilegal," tutur Koordum AMMARA Asriantoni kepada awak media.

Semantara itu, lanjut Asriantoni, masih banyak perusahaan di Riau yang tidak memiliki izin atau Ilegal dan beberapa waktu lalu Gubernur Riau sudah memulai langkah dengan membentuk tim untuk menertibkan ini, dengan melibatkan berbagai pihak, dan sebagai anak Melayu Riau, kita dukung itu, kan ini untuk kita juga, masyarakat Riau.

"Ya, masih banyak perusahaan yang mengelola lahan di luar haknya. Si cukong menguasai tanah tampa kejelasan. Kita harap Pak Gubernur bersama tim dan dengan dukungan masyarakat bisa menuntaskan ini. Kita siap mengawal dan mendukung," tegas Asriantoni.

Karena itu AMMARA minta ukur ulang HGU berdasarkan Hasil Pansus DPRD Provinsi tahun 2017 sebanyak 186 Perusahaan di Riau. Selai. Itu harus ada payung hukum yang jelas oleh Pemerintah Riau dan LAM Riau terhadap sengketa lahan yang diserobot oleh cukong atau perusahaan. 

"Kita mendesak dan berharap Polda Riau mengungkap dan menangkap perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," tukasnya. (ISB/*)