Salam Tahniah atas Pengukuhan Majelis dan Pengurus FKPMR oleh Presiden Penyair Indonesia Datuk Seri Sutardji Calzoum Bachri, di Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Ahad (10/11/2019). Semoga FKPMR, yang dinakhodai DR Drh H Chaidir MM, berjaya mengarungi samudera lepas, mengangkat batang terendam dan menjulang marwah negeri sampai kepada tujuan menyejahterakan Masyarakat Melayu Riau. Berkarya Majukan Negeri. Aamiin Yra.***

Diperiksa Kejati, Sardiyono: Haram Terima Uang "Fee" Anggaran Maupun Tunjungan Guru

Sardjono, Anggota DPRD Riau. (Foto: Ade Saputera)

Sardjono, Anggota DPRD Riau. (Foto: Ade Saputera)

Serantau Riau

Rabu, 30 Oktober 2019

Pekanbaru - serantauriau.news - Anggota DPRD Riau Sardiyono penuhi panggilan Kejati Riau untuk kasus dugaan korupsi gaji guru di Kabupaten Kuantan Singingi di tahun 2011-2016.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kuatan Singingi dari PPP itu dipanggil sebagai terperiksa untuk penyelidikan di Kejati Riau, Selasa petang (29/10/2019). Dia mendapat 10 pertanyaan soal anggaran tunjangan gaji guru yang belum dibayar oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kuatan Singingi.

"Ada 10 pertanyan dari pihak Kejati ke saya soal gaji guru bersertifikasi," ungkapnya kepada awak media, Rabu (30/10/2019).

Sardiyono melalui DPRD Kuansing ketika itu telah menganggarkan gaji guru bersertifikasi di tahun 2011-2016. Sardi tidak tahu persis berapa jumlah yang dianggarkan.

"Saya tidak tahu berapa jumlah yang dianggarkan untuk gaji guru di Kabupaten Kuantan Singingi," kata Sardiyono.

Saat ditanya soal uang fee tunjungan guru sertifikasi guru, Sardi menjelaskan bahwa tak ada sepersen pun menerima uang free dari guru.

"Hukumnya haram bagi saya menerima uang fee untuk setiap penganggaran maupun dari fee tunjungan guru," ujar Sardi.

Kasus dugaan korupsi gaji tunjangan sertifikasi guru ini berawal dari guru berunjuk rasa di Kantor Kejati Riau pada 2017 lalu. Kini, Kejati sedang mendalami kasus soal gaji guru sertifikasi yang belum dibayar oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kuatan Singingi. (AS)