serantauriau.news mengucapkan Tahniah Hari Jadi Ke-237 Pekanbaru yang berkembang pesat dari Dusun Payung Sekaki menjadi Senapelan sebagai cikal bakal Kota Pekanbaru, Ibukota Provinsi Riau, 23 Juni 2021.***

 

Polres Taja FGD: Aturan Hukum Aktivitas PETI, Dampaknya Bagi Lingkungan, Sosial dan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan dihadiri  Kapolres Kuansing, Kadis LH Kabupaten Kuansing, Kasat Reskrim, Kasat Binmas, para Kades Binaan Babinkamtibmasy dan Bhabinkamtibmasy Jajaran Polres Kuansing. (Foto: Hmsy Polres Kuansing)

Kegiatan dihadiri Kapolres Kuansing, Kadis LH Kabupaten Kuansing, Kasat Reskrim, Kasat Binmas, para Kades Binaan Babinkamtibmasy dan Bhabinkamtibmasy Jajaran Polres Kuansing. (Foto: Hmsy Polres Kuansing)

Serantau Riau

Kamis, 30 Januari 2020

Telukkuantan - serantauriau.news - Peduli terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat Kuansing akibat penambangan emas tanpa izin (PETI), Polres Kuansing taja FGD (Focus Group Discusion) atau kelompok diskusi terpumpun.

 

Kegiatan yang digelar di Balai Pertemuan Pratisarawirya Polres Kuantan Singingi, Kamis (30/1/2020) itu dihadiri  Kapolres Kuansing AKBP Henky Poerwanto SIK, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Kuansing Drs Rustam, Kasat Reskrim AKP Andi Cakra Putra, Kasat Binmasy, para Kades Binaan Bhabinkamtibmasy, dan Bhabinkamtibmasy Jajaran Polres Kuansing

Pembahasan dalam FGD ini mencakup: regulasi atau aturan hukum terhadap aktivitas PETI; upaya pencegahan dampak PETI bagi lingkungan hidup, sosial dan kesehatan masyarakat; dan peran para Kades binaan Bhabinkamtibmasy bekerja sama dengan para Bhabinkamtibmasy dalam penanganan PETI.

Kapolres Kuansing dalam amanatnya menyebut, kegiatan ini dia agendakan dalam rangka mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmasy bersama Kades untuk bersinergi dalam upaya pencegahan aktivitas PETI yang berada di desanya masing-masing.

Dijelaskan Kapolres, ada konsekwensi sanksi pidana yang dapat diberikan kepada para pelaku PETI, baik itu penambangnya, pengepul dan pengolahnya, serta pemodalnya.

Menurut Kapolres, harus ada ketersediaan lapangan kerja alternatif bagi para penambang PETI. Sehingga masyarakat beralih ke pekerjaan lain seperti perusahaan kelapa sawit, yang akan dikordinasikan dengan Pemda dan pihak perusahaan.

Selain itu, Kapolres menegaskan, akan ada Program Penghapusan Penggunaan Mercuri pada aktivitas penambangan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Kabupaten Kuansing.

"Program ini sangat baik, yang nantinya Pemda akan mengakomodir para penambang yang selama ini tidak memiliki izin penambangan rakyat," ungkap Kapolres.

Kepada para Bhabinkamtibmasy, ditegaskan Kapolres, agar melaporkan bila di wilayahnya masih ada aktivitas PETI guna dilakukan penindakan.

Kapolres juga minta dibuat Group WA yang keanggotaannya seluruh Bhabinkamtibmasy dan Kades. "Sehingga saya bisa memonitor situasi di setiap desa/kel terkait PETI guna diambil langkah penindakan," tukas Kapolres.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup menyatakan, dampak aktifitas PETI terhadap lingkungan akan terjadi salah satunya abrasi dan erosi serta pencemaran bahan kimia (Mercury) berbahaya bagi kesehatan.

Dikatakan Rustam, aktifitas PETI saat ini memang sudah jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun terdahulu (2000-2014). "Namun perlu terus dilakukan upaya pencegahan guna menjaga kelestarian lingkungan," paparnya.

Kasat Reskrim Polres Kuansing memaparkan, peraturan perundang-undangan telah mengenai sanksi pidana terhadap pelaku, pengepul dan pengolah, serta pemodal aktifitas PETI. "Sudah terdapat beberapa aktifitas PETI yang diproses hukum," ungkapnya. (SRN)