Salam Tahniah Sempena Hari Jadi Ke-74 Bhayangkara. Semoga Kamtibmasy Kondusif Masyarakat Semakin Produktif. Semakin dekat dan lekat di hati rakyat dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia!

Presiden Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

Presiden Jokowi saat memberikan pengantar Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020) dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Humasy/Agung).

Presiden Jokowi saat memberikan pengantar Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020) dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Humasy/Agung).

Serantau Riau

Senin, 18 Mei 2020

Jakarta - serantauriau.news  - Presiden Jokowi (Jokowi) menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran twrhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan pengantar Rapat Terbatas (Ratas) melalui Video Conference mengenai Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020) dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Jadi, presiden menegaskan kembali bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB.

“Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan,” imbuh presiden.

Hal itu dilakukan, menurut presiden, agar semuanya jelas karena pemerintah harus hati-hati dan jangan keliru dalam memutuskan.

“Dalam pekan ini maupun pekan ke depan, ke depannya lagi, 2 pekan ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik,” terang presiden.

Oleh sebab itu, presiden meminta kepada Kapolri dan juga dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan.

Perlu diingat juga, lanjut presiden, bahwa yang dilarang itu mudiknya, bukan transportasinya.

“Karena transportasi, sekali lagi, transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tandas presiden. (FID/EN)