Selamat Idul Adha, 10 Zulhijjah 1443 H. Semoga kita dapat meneladani ketaatan dan keikhlasan serta kesabaran Ibrahim AS, Ismail AS dan Siti Hajar RA. dalam melaksanakan perintah Qurban. Mohon maaf lahir dan batin. ***

 

Disoroti, Besarnya Potongan Anggaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI. (Foto: Runi/ Man)

Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI. (Foto: Runi/ Man)

Serantau Riau

Senin, 01 Februari 2021

 

Senayan - serantauriau.news  - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti terjadinya pemotongan sebesar 67 persen pada program pengelolaan hutan berkelanjutan pada kebijakan refocusing anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK).

Akmal menilai, dari Rp519 miliar pemotongan di KLHK yang direncanakan untuk keperluan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga yang dilakukan untuk mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional dan penanganan pandemi Covid-19, proporsinya terlalu besar pada program pengelolaan hutan berkelanjutan yakni dipotong sebesar Rp349 miliar.

"Menteri Keuangan telah menyampaikan surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Namun sebaran pemotongan program kan mestinya tiap kementerian memiliki kebijakan proporsinya. Mestinya KLHK jangan terlalu mencolok pemotongan pada program pengelolaan hutan ini," urai Akmal dalam keterangan persnya, Senin (1/2/2021).

Pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dan KLHK, Akmal sempat mempertanyakan dasar pemotongan alokasi program pengelolaan hutan berkelanjutan hingga lebih Rp300 miliar.  Mewakili fraksi PKS, ia menyayangkan program yang dipotong adalah terkait dengan hutan berkelanjutan. Padahal program ini seharusnya menjadi program unggulan KLHK, di tengah rusaknya ekosistem dan ketidakpastian pengelolaan sumber daya hutan.

"Refocusing terhadap anggaran KLHK cukup besar bila dibandingkan dengan mitra Komisi IV lainnya, seperti KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yaitu sebesar Rp150 miliar.  Dan pemotongan program pengelolaan hutan lebih besar dari pemotongan satu kementerian di KKP," keluhnya.

Ia menjelaskan, tidak kurang dari 23 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan dan beralih fungsi selama periode tahun 2000 hingga 2017. Hutan di Kalimantan berkurang lebih dari 8 juta hektar, hutan di Sumatera 6 juta hektar dan Pulau Jawa tersisa 1 juta hektar hutannya.

Akmal juga mengatakan, keadaan lingkungan yang berubah secara simultan dari tahun ke tahun ini akan menjadi bom waktu bencana alam. Banjir yang terjadi saat ini adalah awal mula peringatan bagi negara ini. Karena Bencana lebih besar seperti perubahan Iklim yang diikuti bencana-bencana lain akan menanti di masa yang akan datang.

"Saya Meminta perlu dipertimbangan kembali proporsi besarnya pemotongan pada program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana kita dapat membendung laju deforestasi yang sudah berjalan berpuluh tahun ini," tutup Akmal, seperti dilansir dari laman DPR RI. (dep/es)