Tahniah  Hari Jadi Ke-64 Provinsi Riau, 9 Agustus 2021 dan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2021. Semoga cepat bangkit dan bebas dari belenggu pandemi. Dirgahayu Provinsi Riau! Dirgahayu Republik Indonesia!***

 

Pemkab Inhu Respon Cepat Perintah PSU Di TPS 03 Desa Ringin

Bila tidak terjadi penyobekan surat suara yang telah dicoblos dan dihitung oleh oknum KPPS di TPS 03 Desa Ringin, tak akan ada perintah PSU oleh MK. (Foto: Internet)

Bila tidak terjadi penyobekan surat suara yang telah dicoblos dan dihitung oleh oknum KPPS di TPS 03 Desa Ringin, tak akan ada perintah PSU oleh MK. (Foto: Internet)

Serantau Riau

Rabu, 24 Maret 2021


Pematangreba - serantauriau.news - Plh Bupati Inhu Hendrizal menyatakan kesiapan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di satu TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Indragiri Hulu (Inhu) sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada KPU Kabupaten Inhu melalui sidang pembacaan putusan, Senin (22/03/2021).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu sifatnya memfasilitasi dan memberi dukungan pedanaan terhadap penyelenggqraan teknis oleh KPU Kabupaten Inhu dan dukungan pengamanan. Sedangkan teknis penyelenggaraannya dilaksanakan KPU dan Bawaslu Kabupaten Inhu.

"Kami sudah merapatkannya bersama sejumlah pihak terkait. Untuk pendanaan tidak ada masalah, sudah tersedia dari sisa anggaran sebelumnya, tinggal penggeserannya saja," ungkap Plh Bupati yang juga Sekdakab Inhu, kepada pers, Rabu (24/03/2021).

Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pilbup Indragiri Hulu (Inhu), Riau, untuk diulang khusus di satu TPS, yaitu TPS 02 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. 

Pada pembacaan putusan itu MK memerintahkan KPU Kabupaten Inhu untuk segera menggelar PSU di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Inhu. 

KPU Inhu diberi waktu paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan. MK juga menyatakan penyelenggara di tingkat KPPS harus dilakukan pergantian.

PSU itu disebabkan oleh oknum KPPS yang menyobek sebanyak 76 surat suara. Suarat suara itu memang sudah dicoba dan telah dihitung serta ditandatangani semua saksi dan penyelenggara tanpa ada keberatan.

Masalahnya, penyobekan surat suara seperti itu tidak dibenarkan oleh peraturan. Mahkamah tidak dapat menerima alasan oknum KPPS hanya karena yang bersangkutan tidak mengikuti Bimtek dan simulasi.

"Tujuan MK memerintahkan PSU di situ adalah untuk pembelajaran. Namun akibatnya berdampak kepada pihak terkait, menjadi tertunda 30 hari ke depan," ungkap Asep Ruhiyat, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Rezita Melawi Yopi dan Junaidi Rahmat, secara terpisah. (SRN)