Selamat Idulfitri 1442 Hijriah, selamat merayakan hari kemenangan, kembali menjadi insan yang fitri. Minal aidin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mempertemukan kita kembali pada Ramadan tahun depan. Insyaallah!***

Carut Marut Subsidi Listrik, BAKN DPR Ingatkan Subsidi Harus Tepat Sasaran

Pemerintah melalui PLN diingatkan DPR, subsidi listrik seharusnya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu sehingga tepat sasaran. (Foto: Dok Int)

Pemerintah melalui PLN diingatkan DPR, subsidi listrik seharusnya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu sehingga tepat sasaran. (Foto: Dok Int)

serantauriau.news

Kamis, 03 Juni 2021


Senayan - serantauriau.news - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah bahwa subsidi seharusnya diperuntukan bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Hal itu ditujukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dalam hal ini kebutuhan listrik.

Ungkapan ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat BAKN DPR RI dengan Direktur Utama PLN, Rabu (2/6/2021), dalam penelaahan BAKN terhadap kebijakan subsidi energi. Anis mengungkap, data mengenai subsidi yang diterima PLN dari APBN yaitu subsidi sebesar Rp54,785 triliun pada tahun 2019, Rp52,311 triliun pada tahun 2020, dan Rp53,597 triliun pada tahun 2021. Namun, dengan subsidi yang besar itu, BPK dan BPKP menyampaikan beberapa temuannya. 

Salah satunya, terdapat selisih jumlah ID pelanggan golongan tarif R1 antara data Kemensos dan Data PLN (Data Kemensos 14.114.284 ID sedangkan data PLN 31.110.884 ID dengan selisih 16.996.600 ID), terdapat ID pelanggan yang terindikasi bukan kelompok masyarakat tidak mampu sejumlah 3.357.128 pelanggan. 

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyampaikan data dari sumber yang sama, di mana hasil uji petik pada UPI Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kaltimra periode April sampai Agustus 2020 menyatakan bahwa data pelanggan pasang baru penerima subsidi dalam sistem AP2T PLN tidak memiliki data NIK BDT sebagai rujukan pelanggan adalah keluarga tidak mampu (273 pelanggan).

Selanjutnya, data subsidi dalam sistem AP2T PLN tidak memiliki NIK, terdapat data NIK yang tidak valid dan NIK dengan multi ID pelanggan (1.569.218 pelanggan), pemakaian listrik di atas kapasitas teknis maksimal (1.760.763 pelanggan), 1 NIK pelanggan digunakan untuk lebih dari 1 ID pelanggan PLN (857.060 pelanggan).

Politisi Fraksi PKS ini menyayangkan masih adanya data subsidi yang tidak sinkron dan adanya subsidi yang ternyata tidak diakses oleh masyarakat miskin. “Dengan kondisi APBN yang sedang sulit, subsidi seharus tepat sasaran,” kata Anis, seperti dilansir dari laman Parlementaria. 

Berdasarkan data realisasi subsidi APBN, selama ini peningkatan angka subsidi dipengaruhi oleh besaran subsidi listrik. Alokasi APBN untuk subsidi dibayarkan pemerintah kepada PLN cq. golongan tertentu dengan tujuan agar masyarakat dapat mengonsumsi listrik dengan kuantitas tertentu atau dengan harga yang lebih murah. (alw/es)