Tahniah  Hari Jadi Ke-64 Provinsi Riau, 9 Agustus 2021 dan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2021. Semoga cepat bangkit dan bebas dari belenggu pandemi. Dirgahayu Provinsi Riau! Dirgahayu Republik Indonesia!***

 

Anggaran Alutsista: Pertahanan Keamanan Atau Mengamankan Pertahanan? 

Didiet Djunaidi, Direktur Kajian Publik Intrapolnas. (Foto: Dok Ist)

Didiet Djunaidi, Direktur Kajian Publik Intrapolnas. (Foto: Dok Ist)

serantauriau.news

Jumat, 04 Juni 2021

 

Oleh DR (Cand) Didiet Djunaidi SSTP MSi

BELAKANGAN  ini Publik dihebohkan oleh munculnya perencanaan anggaran Kementerian  Pertahanan yang terbilang sangat fantastis. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan secara tertutup antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rabu, 2 Juni  2021 lalu, Kemenhan menjelaskan,  mempersiapkan anggaran sebesar Rp.1.751 Triliun untuk pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam rangka modernisasi sistem persenjataan militer Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Hal ini mendapat sorotan publik, tidak hanya karena nominalnya yang fantastis, namun seperti kita ketahui bersama saat ini Indonesia dan berbagai belahan dunia sedang dilanda pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) yang mengakibatkan perekonomian nasional bertumbuh ke arah negatif. Terbukti berdasarkan hasil data BPS yang tertuang dalam berita Resmi Statistik No 13/02/Th XXIV tanggal 5 Februari 2021, dijelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2020 berada di angka -2,07%. Tentu angka ini bukan angka  yang menggembirakan untuk kita semua. 

Atas dasar inilah publik menilai bahwa dengan adanya anggaran Alutsista yang fantastis tersebut pemerintah distigma tidak terlalu tepat sasaran dalam hal merencanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan malah  berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan memberikan stimulus perekonomian secara langsung. 

Namun jika kita lihat dari persepektif perencanaan, hal ini sebenarnya sah-sah saja terjadi. Mengapa demikian? Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disebut RKAKL adalah sebuah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/ Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. 

Artinya, Kementerian Pertahanan tentu menganggarkan Rencana Kerja dan Kegiatannya berdasarkan RKP dan Renstra K/L tersebut, yang merupakan penjabaran dari RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari sisi ini kita dapat menilai bahwa tidak ujug-ujug Kemenhan menganggarkan pengadaan Alutsista tersebut dengan nominal yang sangat fantastis tersebut pula.

Lantas, mengapa ini menjadi gaduh? Untuk menjawab hal ini, mungkin kita bisa melihat dari beberapa indikasi, antara lain sebagai berikut :

1. Urgensi

Jika dilihat dari urgensitasnya, apakah militer Indonesia memerlukan persenjataan yang lebih mumpuni dari yang dimiliki hari ini? Mari kita lihat dari data yang ada. Dalam data yang dirilis oleh Global Fire Power, negara dengan kualitas kekuatan militer terkuat dimenangi oleh 

Amerika Serikat dengan anggaran militer sebesar US$ 587 miliar, disusul oleh Rusia dengan anggaran militer US$ 50 miliar. Selanjutnya China/ Tiongkok dengan anggaran militer sebesar US$ 161,7 miliar. Hal mengejutkan berada di nomor 4 yaitu Negara India, ternyata India merupakan negara yang memiliki kekuatan militer yang mumpuni, dengan anggaran militer sebesar US$ 51 miliar, di posisi kelima jatuh pada Negara Perancis dengan anggaran militer sebesar US$ 35 miliar. 

Lalu apakah karena Indonesia tidak masuk dalam 5 besar bahkan 10 besar, negara dengan kekuatan militer Indonesia perlu dukungan anggaran militer yang fantastis untuk dapat menyusul negara negara tersebut di atas? Saya berpendapat, tidak juga. Karena dukungan anggaran militer tidak serta merta berimplikasi pada kekuatan militernya. Dari data di atas sudah tergambar. Bahwa Rusia dengan anggaran US$ 50 miliar berada di posisi kedua, mengalahkan Tiongkok dengan anggaran militer sebesar US$ 161,7 miliar. 

Memang anggaran militer adalah satu indikator kekuatan militer suatu negara, namun bukan  satu-satunya indikator. Ada beberapa indikator yang dapat menetapkan suatu negara memiliki kekuatan militer yang mumpuni menurut Global Fire Power antara lain: jumlah SDM, alat tempur dan sistem teknologi persenjataan. Kemudian dukungan anggaran militer, jumlah populasi negara, sumber daya alam yang dapat mendukung operasional militer, dan letak geografis negara serta terakhir adalah aksesibilitas dan fleksibilitas logistik. 

Itulah mengapa Amerika Serikat berada di posisi teratas dalam bidang kekuatan militer negara. Bagaimana dengan Indonesia? Jika disandingkan dengan negara-negara yang di atas serta indikator kekuatan militer tersebut, tentu Indonesia rasanya masih harus menelan ludah. Meskipun menurut Global Fire Power militer Indonesia berada di posisi teratas dibandingkan negara negara lain se-Asia Tenggara, artinya Indonesia menjuarai negara dengan kekuatan militer terkuat se-Asia Tenggara, posisi ke-9 di Asia dan posisi ke-16 di dunia. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa dukungan anggaran militer dapat mempengaruhi kekuatan militer suatu negara, dengan adanya dukungan anggaran yang besar maka dapat memperbaharui Alutsista yang lebih moderen atau yang lebih canggih, namun itu bukanlah menjadi satu-satunya indikator.

Jika pertanyaannya adalah urgensitas, menurut pembaca, apakah memperbaiki sistem  pertahanan nasional yang sudah dimiliki Indonesia saat ini menjadi urusan yang paling penting  untuk Indonesia? Saya menjawab tidak terlalu penting, meski masih memiliki beberapa catatan untuk harus terus diperbaiki. Oleh karena itu, hal ini menjadi gaduh di ruang publik.

2. Goals Atau Tujuan

Hal ini yang sepanjang pengetahuan saya belum pernah dikemukakan oleh Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan ataupun jajarannya di Kemenhan. Memang terkait pertahanan negara atau pertahanan nasional bukanlah menjadi isu yang dapat dikonsumsi publik secara detail, namun sampai saat ini saya masih mencoba mencari-cari referensi baik  itu dari bacaan populer maupun keterangan langsung dari Kementerian Pertahanan. 

Hal ini dirasa perlu agar setidaknya publik dapat mengetahui asbabulniat dari Kementerian Pertahanan mematok anggaran sebesar itu. Apakah memang hanya bertujuan untuk memperbaharui sistem dan teknologi persenjataan, atau bahkan ingin mendongkrak posisi kekuatan militer  Indonesia, atau bahkan dapat menjelaskan bahwa alat tempur serta sumber daya yang ada  sekarang sudah tidak lagi compatible digunakan untuk saat sekarang ini. 

Inikan beberapa pertimbangan dan alasan logis yang ingin diterima publik. Karena tanpa adanya penjelasan yang seperti itu, saya pikir publik akan terus liar dalam berasumsi. Belum lagi, isu yang berkembang saat ini adalah adanya permainan/ mafia Alutsista yang diperankan oleh kader-kader salah satu partai politik berkedok yayasan, yang mana notabene Parpol tersebut merupakan Parpol yang diketuai oleh Menhan. Ini jugalah yang membuat gaduh di ruang publik. Kepercayaan publik terhadap negara dalam hal ini pemerintah makin dirasa gaduh dan bingung dengan adanya asumsi asumsi yang keluar.

Baik pemerintah maupun siapapun tentu tidak dapat menahan arus desaskan serta asumsi liar publik, tanpa adanya kepastian atau penjelasan terkait hal ini. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah, jika memang ini harus berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya Kemenhan dapat memberikan justifikasi kepada publik terkait urgensitas pengadaan alutsista tersebut secara rasional dan sampaikan goals atau tujuan yang rasional pula. 

Namun, jika ini belum bersifat final dan dapat diubah, maka optimalkanlah anggaran militer yang tersedia saat ini, jika memang dirasa perlu adanya pembaharuan sistem dan teknologi persenjataan,  hendaknya buatkanlah skala prioritas Alutsista yang akan diperbaharui untuk mencapai tujuan  tersebut, dan pola anggarannya dapat dialihkan dengan metoda tahun jamak (multiyears). Hal ini  dimungkinkan dalam sistem perencanaan dan penganggaran negara sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Lalu anggaran-anggaran yang tersedia tersebut, dapat dialihkan ke arah perbaikan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, kisruh terkait pengadaan Alutsista ini harus mempunyai titik terang dengan memberikan pemahaman kepada publik agar asumsi publik dan keinginan pemerintah dapat berjalan beriringan. Di samping itu, jika anggaran ini disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, agar dapat memberikan kepastian kepada publik bahwa pelaksanaan kegiatan ini harus menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepqda publik terhadap penggunaan anggaran negara. 

Kita berharap hal ini tidak menjadi list, menambah daftar menterinya Presiden Jokowi yang berada di kursi pesakitan KPK, namun melainkan hal ini menjadi pendongkrak eksistensi kekuatan militer Indonesia. 

Akhir kata, apakah pengadaan Alutsista ini bertujuan untuk pertahanan keamanan atau justru mengamankan pertahanan?

We will see…

Jakarta, 4 Juni 2021

DR (Cand) Didiet Djunaidi SSTP MSi  adalah Direktur Kajian Publik Intrapolnas.